Tak Diakui Pemerintah, Bendahara PSSI Pasrah

VIVAnews - Bendahara Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), Achsanul Qosasi, kecewa dengan keputusan pemerintah yang tidak mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
"Itu disayangkan. Saya terus terang kaget dengan statement Pak Andi (Menpora)," ujar Achsanul sebelum rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 29 Maret 2011.
Sikap pemerintah, Achsanul memperkirakan, diambil karena mendapat informasi-informasi yang kurang berimbang. "Sehingga sampai kelihatan beliau emosi menyampaikan hal ini. Tapi kami menghargai itu," kata dia.
Tapi Achsanul meyakini hal tersebut sebagai upaya pemerintah menghentikan kekacauan yang ada di PSSI. "Ini mungkin cara pemerintah untuk menghentikan kekisruhan di PSSI," kata Achsanul yang juga politisi Partai Demokrat ini.
Hingga saat ini, Achsanul mengatakan, PSSI secara institusi belum bersikap secara resmi menanggapi pernyataan Menpora tersebut. Achsanul menjelaskan PSSI hanya dapat pasrah dan menunggu keputusan badan sepak bola dunia FIFA.
"PSSI secara institusi tak bisa berbuat apa-apa. Kita tak usah memanasi suasana lagi. Tunggu FIFA saja bagaimana keputusannya," ucap Achsanul.
Meski demikian, Achsanul menilai, PSSI sebaiknya tetap ada secara institusi. Karena semua kompetisi sepakbola diatur oleh PSSI. Jika PSSI dibekukan maka semua jadwal kompetisi akan terganggu.
"Pasti akan terganggu. karena bagaimanapun yang mengurus kompetisi itu adalah BLI (Badan Liga Indonesia). BLI kan bagian dari PSSI, dan semua keputusan BLI dilaporkan kepada PSSI. Kalau PSSI dibekukan, otomatis BLI akan seperti kehilangan induk dan juga tidak akan berani bersikap," kata Achsanul.
Selain itu, lanjut Achsanul, Komisi Disiplin ada di tubuh PSSI. Sementara Komisi Disiplin dan Komisi Banding serta perangkat lainnya mestinya dapat tetap berjalan jika ada kompetisi. Tetapi jika kompetisi itu pun dibekukan oleh pemerintah,  menurut Achsanul, Komisi Disiplin, dan Komisi Banding, serta perangkat lainnya itu juga otomatis tak bisa bekerja.
"Jadi tak ada artinya mengatakan bahwa kompetisi masih berjalan, dilakukan oleh pemprov-pemprov. karena yang mjalankan kompetisi saat ini adalah PSSI," kata Achsanul.
"Apakah ini sah diakui FIFA dimanapun ia akan menyelenggarakan kompetisi dan mengatasnamakan PSSI memimpin timnas," tambah Achsanul.
Lebih jauh, Achsanul meyakini FIFA akan segera menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah. "Saya kok merasa yakin dengan ada kondisi ini FIFA akan memberikan sanksi," kata Achsanul.
Sesuai aturan FIFA, jika Pemerintah mengintervensi badan sepak bola suatu negara, maka sanksi larangan bermain bagi tim nasional negara bersangkutan akan dijatuhkan. Menanggapi ancaman sanksi ini, Achsanul pun mengaku hanya bisa pasrah.
"Kalau pemerintah membekukan kan berarti pemerintah tidak menganggap PSSI ada. Yang pasti dengan posisi kita dibekukan berarti kita sudah tidak dianggap keberadaannya. Ya sudah kita terima. Sebaiknya kita tidak melakukan apapun. Sebaiknya kita diam saja," kata Achsanul. (SJ)
• VIVAnews